 |
1. ASPEK DARI METODE DIPLOMASI YANG LAZIM DI - PERGUNAKAN DALAM PRAKTEK DIPLOMASI DIDUNIA. ?
Pada tataran praktis diplomasi berkaitan dengan aspek aspek jangka pendek dan hal hal yang rutin, seperti kerja sama Bilateral (Dua Negara) dan Multilateral (Banyak Negara), serta pelaku pelaku lainnya yaitu, berupa : Kordinasi, Konsultasi, Lobbying, melakukan penyesuaian jadwal kunjungan resmi Presiden dan kunjungan Pribadi seorang Mentri Luar Negeri (Kedubes- Protocoler Sistem), Politisi, Ngo, Pertukaran Pemuda antar negara, misalnya “ Indonesia dengan Jerman, Kanada, India, Spanyol, Jepang, Rusia, Mesir, saudi arabia dsbg. Dan dewasa ini, aspek aspek Diplomasi dan Promosi saling berkaitan erat.
Aspek aspek yang lazim dilakukan dalam metode Diplomasi selalu berhubungn dan didominasi oleh masalah Keuangan (pada IMF, World Bank), Ekonomi (AFTA, GTT,) Masalah Masalah Sumber Daya (APEC, OPEC ), dan Tourisme (Promosi Wisatawan Manca negara ke Pulau Bali, Tugu Monas, Jam Gadang Bukit tinggi, wisata bawah laut Bunaken, dll), dan juga MANAGEMEN ANCAMAN SEPERTI TERORISME Misalnya (Fenomena Terorisme Jamaah Islamiyah di-Indonesia pada ledakkan BOM J Marriot, Bom Bali I, Dan II, kasus Abu bakar Ba’asyir di Aceh (pelatihan Perang/JIhad, Kelompok JI Asia tenggara, yang melibatkan Dulmatin, Dr Azhari, Imam Samudra, ali Muhlas, ect, menjadi Sebuah ancaman bagi Keamanan Capital/saham Amerika/Ingrish Di Indonesia dilain pihak Islam Dituding sebagai Terorist dan satu lagi makna jihad selalu kontroversial’ dalam kajian Negara dan ISLAM Itu sendiri), kebijakan luar negeri (Non-Blok, KTT Asia Africa, G-8) Pertahanan dan keamanan sebuah negara (Kerja sama Indonesia dengan Rusia pada pembelian Sukhoi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri) , Latihan perang bersama (Korea Selatan Dengan Amerika- pada ancaman konflik perbatasan di semenanjung korea, dengan korea utara, Konflik Jalur Gaza, Israel vs Palestina, dalam sekutu Amerika) ,NATO pada Penyerangan ) dan lainnya. Diantara aspek aspeck diatas metode diplomasi pada kegiatan yang luas ialah, diplomasi Oil, diplomasi Sumber Daya Alam( Resource diplomacy), Tata Pemerintahan Global (Global Governance), Diplomasi Hijau (Green Diplomacy)
Metode Diplomasi pada fungsi nya secara subtansi yaitu memberikan masukkan, membentuk dan melaksanakan kebijakan Luar negeri dalam tinjauan perspectif negara, dalam paradigm pelaku pelaku lain diluar negara juga terjadi namun masih sifatnya masif /terbatas misalnya kunjungan diplomasi Hasan tiro, Xanana Gusmau ke Helsinki dua tahun lalu itu (sebelum dis-integrasi), namun persoalan metode diplomasi tetap pada metode tradisional yaitu hal hal yang di rumuskan pada perwakilan sebuah negara (duta besar) di suatu negara. Kedutaan besar pada tradisinya berfungsi untuk melakukan identifikasi mengenai masalah masalah penting baik dalam negeri maupun luar negeri, berbarengan dengan telaah terhadap implikasinya, dalam rangka memberikan nasehat tersebut ataupun memperingati negara asal dari kedutaan tersebut. Misalnya Konflik Timur tengah di gaza, pada penyerangan Invasi Israel 2010/2011 dalam menambah wilayah perbatasan dengan Palestina, yang menuai kritik keras dunia islm di dunia melalui aksi pembakaran bendera Israel dan Amerika di kedubes Israel /USA DI jakarta pada 2010 yang lalu, selanjutnya adalah kebijakan NATO Pada embargo terhadap Iran, karena membangkang dari Amerika atau dewan keamanan PBB Terkait - Kimia Nuklir Ahmahdinejad tersebut- yang akan menyerang negara Sunni tersebut. Dan juga studi invasi Amerika Ke Iraq merupakan sebuah Skenario Propaganda yang dilakukan oleh staf ahli Kimia iraq yang mengunjungi Amerika Latin, untuk bertemu dengan amerika dalam membuat propaganda bahwa Irak memiliki senjata Pembunuh massal, yang di respon Darurat Satu oleh Collin Powel/Mentri Pertahanan Amerika itu. Sehingga dinasti Saddam Husein dan keluarganya pun hancur dan dibunuh.
Dan kasus yang hampir mirip terjadi di Indonesia ialah persoalan Reformasi DI tubuh PSSI- yang menjadi persoalan hangat dunia Federasi Sepak boLa Dunia (FIFA) – Terkait ikut campurnya Andi Malaranggeng sebagai Mempora, terkait aksi penolakkan terhadap Nurdin Halid. Dan juga pembentukkan Tim Normalisasi PSSI Oleh FIFA. (Pelaku pelaku diplomasi diluar Konstelasi negara- tradisional metode).
Dan selanjutnya kasus yang hangat di Indonesia dibincangkan adalah ketika wikileaks membongkar keikut sertaan Presiden SBY melindungi aktor aktor Koruptor di Indonesia, dan mata Mata Intelegen Negara Mengawasi Kunjungan Yusril Ihza Mahendra Ke Singgapura.
Dan pada aspec pemilihan Metode diplomasi umumnya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, antara lain : Bentuk, masalah kaitan organisasi dan kapasitas regime atau diplomasi itu sendiri. Dalam kajian metode bentuk atau form merupakan suatu kerangka yang sangat disukai dalam tradisi negara, dan aktor aktor lainnya ketika melaksanakan hubungan eksternalnya, baik dalam diplomasi bilateral maupun Multilateral, lintas nasional, transnasional ( Ngo, terbuka, swasta, dan Rahasia)
2. JUSTIFIKASI NATO TERHADAP AKSI AKSI MILITER TERHADAP NEGARA MERDEKA DAN BERDAULAT SEPERTI LIBYA DI BAWAH KEPEMIMPINAN MOAMMAR KHADAFI... ?
Pemerintahan “OTORITER’ Moammar Khadafi adalah pemicu serangkaian aksi aksi yang hampir sama terjadi di Mesir, Yaman, Saudi arabia dan laninya oleh rakyat yang tidak senang adanya obsolut kekuasaan, lembaran demokrasi yang tertutup rapat, ketidak adilan, kesejahteraan rakyat, bahkan Perbudakkan merupakan Bentuk bentuk kekuasaan/Rezim Muammar Khadafi yang tidak mendengarkan aspirasi dan Suara-Perubahan dalam revolusi itu, bumi di Tripoly Bergejolak bagai detak bom waktu yang memakan Ribuan Nyawa, dalam aksi aksi Militerisme sebagai perpanjangan kekuasaan Khadafi, yang menghalalkan berbagai cara, dalam mempertahankan kekuasaan otoriternya. Kekuasaan yang menjadikan Khadafi, sebagai Raja semakin congkak diatas singgasana rakyat itu, telah menyita perhatian dunia internasional dan Resolusi Dewan keamanan PBB. Tragedi kemanusian, dan hak azazi Manusia yang terjadi di Libya dibawah kekuasaan rezim Muammar khadafi, atas meninggalnya ribuan rakyat dalam (kelompok oposisi) yang meminta Revolusi agar terbukanya kran demokrasi menjadikan Libya menjadi persoalan Utama United Nation Organization “UNO” / PBB yang tertuang Dalam Piagam PBB Human of Right akan perlindungan Hak azazi manusia, yang dibunuh secara tidak berkemanusian, dalam penghalal-lan kedigdayaan Rezim, dengan Motif/alasan inilah, BAO KI MOON – selaku Sekjend PBB datang ke Tripoli – Libya, yang secara spontanitas tidak di inginkan oleh Khadafi, dan Boo ki moon pun di hadang oleh ratusan demontran pro Khadafi waktu itu, agar ki moon tidak ikut campur dalam masalah Libya. Boo ki moon yang menginginkan bertemu dan melakukan dialog dengan khadafi pun akhirnya mentok, dan dilakukannya rapat dewan keamanan PBB yang menghasilkan voting 4 suara, setelah Cina dan Rusia abstein untuk melakukan penyerangan terhadap Libya.- otoriter rezim khadafi.
Dibalik itu, kepentingan Amerika dan NATO terhadap Oil /Minyak Libya cukup Siknifikant, ruang invasi baru terhadap Sumber Daya Alam Libya tersebut akan membuka kran-kran Oil Diplomasi ketika Justifikasi Resolusi PBB itu telah menguasai Libya nantinya, karna kita ketahui Libya Adalah negara terkaya akan Pasokkan Minyak di Afrika dan dunia. Ketika metode ini kita telaah dan identifikasi maka akan terbuka sebuah ilustrasi demografis oil Libya secara konkrit oleh Amerika. Itikat justifikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB akan membawa sebuah Mission menuju penguasaan sumber daya alam/Minyak Minyak Libya.
Dan persoalan di Libya telah menemukan ritme bentuknya dalam tiga pointer, bela negara dari kolonialisme/Imprealisme, disisi lain pemberontakkan gencar menjadi dua arah perang saudara antara Militer, Pro Khadafi, dan rakyat Libya sebagai Oposan.
3. STUDI KASUS TINDAK KEKERASAN YANG DIALAMI TKW- INDONESIA DI LUAR NEGERI, DAN DIPLOMASI SERTA PEMECAHAN MASALAH YANG DILAKUKAN INDONESIA DALAM MEMASTIKAN TIDAK ADANYA KEKERASAN ADALAH SBB :
Beranjak dari Mimpi buruk yang selalu menjadi ancaman kekerasan diluar batas kemanusian bagi TKI/ TKW Kita di luar negeri, seperti kita liat persoalan Siti Hajar, Suminah, dan Tenaga kerja Wanita lainnya di Malaysia, Saudi arabia, disiram dengan air Panas muka dan sekujur tubuhnya oleh majikannya, serta diserika tubuhnya, tidak terjaminnya Gaji- serta kepastian mereka bekerja karena Lemahnya peran KEDUBES – pelaku Diplomasi yang hanya bisa berethorika di atas meja-kursi Empuk Konsulat tersebut, disisi lain Pendidikan dan keahlian Menjadi cacatan penting bagi TKW- TKW kita di luar negeri. Hal ini telah menjadi persoalan utama bagi pemerintah Indonesia ini, untuk menelaah dan mengidentifikasi langkah langkah objektif dan konrehensif dalam melakukan Kebijakan oleh Pemerintah baik itu Duta Besar indonesia di Malaysia “ (UST’ Dai Bahtiar Cs), dan Unsur unnsur Pelaku pelaku Diplomasi itu sendiri, menurut saya ada beberapa tatanan Kontrak kerja yang memberikan jaminan bagi tenaga kerja wanita itu oleh Pemerintah Indonesia secara utuh dan memiliki Nota Legal Hukum bagi negara ditempat mereka bekerja ( MOU) dengan pihak Diraja Malaysia misalnya begitu juga dengan saudi dan lainnnya, itu pertama, dan yang Kedua : Perusahaan yang memperkerjakan TKW /TKI harus mampu membuat legal Opion yang dapat di bawa menjadi kekuatan hukum bagi kepolisian diraja malaysia, melalui lembaga pemberi jaminan dari (PERUSAHAAN CAPITAL) yang menampung tenaga Kerja Pembantu yang menjadi ancaman keseriusan pada kekerasan itu harus terkoneksi dan ter indetifikasi data –data entrinya bagi Perusahaan dan Pihak Hukum di Malaysia. (terutama pihak KEDUBES).
Dan Ketiga yang seharusnya dilakukan oleh Duta Besar Indonesia di Malaysia, adalah Menampung sejumlah Persoalan yang menjadi permasalahan TKW di luar negeri itu, dan menciptakan diplomasi dan Suaka suaka Hukum dan jaminan secara rel dan konkrit yang terjadi secara cepat, dan setiap Tiga Bulan sekali haraus mampu melakukan Investigasi/identifikasi yang Menekan Pihak Perusahaan nota- jaminan bagi TKW kita di Luar Negri.
Ke empat : Evaluasi Bentuk dan Ritme baru dalam skema diplomasi baru, yang melibatkan hubungan Bilateral kedua negara dalam bidang Perdagangan dan jasa, Investasi, Pemberian Legal Hukum dan jaminan sosial tenaga kerja, antara Mentri Tenaga Kerja Indonesia, Kedubes Indonesia, Dengan pelaku diplomasi Malaysia harus mempunyai Mou terapan yang setiap 2 kali dalam satu tahun punya Evaluasi Evaluasi Mendasar./ pelepasan kontrak ke Majikan/perusahaan di Malaysia.
Kelima : Persoalan pemberian Otoritas hukum berdasarkan budaya kerja di Luar negeri, harus dikomlikasikan dengan baik dan tertata oleh Pihak CAPITAL- dengan KEDUBES, misalnya tingkat keahlian, pendidikan, serta bentuk pekerjaan yang harus menjadi acuan dasar agar kekerasan itu tidak terjadi lagi.
Ke enam : Indonesia harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri bagi kelompok Ibu-ibu rumah yang tidak memiliki keahlian secara khusus. Karna ratusan/ Ribuan TKW yang tidak terkontrol lagi oleh kedubes menjadi pemicu persoalan diluar negeri. Dilain pihak seperti di Uni emirat arab, saudi dan lainnya, mereka terancam secara nyata. Dan pemulangannya pun tidak memiliki kepastian dan jaminan hidup oleh Pemerintah Indonesia Atau Kedubes. Itulah kasat kusutnya Persoalan yang tidak dapat secara utuh diselesaikan oleh Kedebus. Karna sepatuh hati, dan keterbatasan –demi keterbatasan dari semua bentuk.
Sementara PRESIDEN SBY dan Militernya serta pelaku diplomasi lainnya tidak mau tau totality akan Ritme diplomasi itu bagi TKW- Indonesia persoalan TKW berparadoksi bahkan MEMALUKAN Bagi Presiden SBY dalam konstelasi memanasnya hubungan malaysia dengan Indonesia dekade ini. Sehingga (Negoisasi) hanya tawaran kelemahan dalam ber- Diplomasi bagi Indonesia ketika berhadapan dengan Malaysia, terbuka lebarnya ruang ruang harga tawar yang membunuh diri secara fakta yang terjadi. Hingga Malaysia semakin Meraja lela, bahkan Investasi nya pun pada Sumber daya alam di Indonesia cukup siknifikan, artinya Indonesia takut, dan gagal menjadi bangsa yang besar dalam menciptakan, mensejahterakan rakyat, serta membentuk peluang peluang kerja bagi TKW Indonesi itu sendiri. Selanjutnya Klaim klaim Budaya yang diambil alihkan dalam metode budaya malaysia juga faktor kesenjangan hubungan Indonesia dengan Malaysia secara Umum. Bahkan persoalan Perebutan pulau seperti ligitan, dan lainnya semakin meruncinngkan hubungan bilateral yang tidak akur antara kedua negara. “Bisa –bisa perang Militer akan menjadi solusi terakhir.
Lalu yang selalu menjadi Korban politic dan hak azazi manusia dari konstelasi ini adalah Ribuan TKI- di Malaysia pada kelompok Pekerja Pembantu dsbg.
Perlu disadari KATA KATA GANYANG MALAYSIA dalam beberapa aksi Dari sejarah Bung Karno semakin di kumandangkan Indonesia pada era kekinian ini, akan selalu dijepit secara memalukan oleh Malaysia, karena ini akan dijadikan tawanan politic, dan kunci tidak ada kukunya Indonesia di asia tenggara, dan ketika berhadapan dengan Malaysia. Intinya adalah “ Pemerintah harus fokuskan diri pada jalur jalur Identifikasi dan negoisasi seperti diatas.
